Terkait KPU RI

1. 16 Februari 2024 - YAKIN Ajukan Dua Permohonan Keterbukaan Informasi ke Komisi Pemilihan Umum. 

• Permohonan Pertama: Akses Lebih Baik ke Data Real Count. Di sini suratnya.

• Permohonan Kedua: Rincian Infrastruktur Sistem IT KPU. Di sini suratnya.

2. 19 Februari 2024 - YAKIN Ajukan Permohonan Keterbukaan Informasi Ketiga ke Komisi Pemilihan Umum terkait Data Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Data Hasil (Suara total, sura sah, suara tidak sah), mentah dan lengkap sebagai berikut:

• Untuk semua Pemilihan (Pemilihan Umum, Pemilihan Legislatif, Pemilihan Presiden, Pemilihan Kepala Daerah) sejak dan termasuk tahun 1999 sampai dengan tahun 2024  

• Sampai tingkat terendah yang tersedia, misalnya tingkat Kelurahan/Desa atau RW atau RT, atau TPS 

• Bentuk data: Data mentah elektronik dalam bentuk database export, file .csv atau serupa.

• Di sini suratnya.

3. 24 Februari 2024 - KPU RI menjawab untuk Permohonan Ketiga melalui surel.

• Jawaban KPU atas permohonan nomor 3 yang tidak sesuai dengan data yang diminta: Di sini suratnya.

• Sementara itu, tidak ada jawaban untuk permohonan 1 dan 2 dari KPU RI.

4. YAKIN telah mengikuti proses sesuai UU KIP dan mengajukan keberatan kepada KPU terkait ketidakjawaban dan ketidaksesuaian informasi yang diberikan. Sayangnya, ketiga keberatan tersebut tidak mendapatkan tanggapan apapun dari KPU. Sesuai dengan aturan Keterbukaan Informasi Pemilu, YAKIN secara resmi mengajukan tiga sengketa informasi Pemilu ke Komisi Informasi dan proses resmi untuk menyelesaikan sengketa informasi Pemilu.

• 1 Maret 2024 - Panggilan sidang sengketa informasi publik dari KIP RI (Pemeriksaan Awal I)

5. 5 Maret 2024 - Sidang Pertama antara YAKIN dan KPU RI di KIP RI untuk Permohonan 1, 2, dan 3 pukul 14:00. Video sidang ada di bawah ini:

• Part 1:  https://www.youtube.com/watch?v=BmCFv7_gqzI&t=20s

• Part 2:  https://www.youtube.com/watch?v=UazZhrDEKo0

• Part 3:  https://www.youtube.com/watch?v=OYR-CQuMAfY&pp=0gcJCU0KAYcqIYzv

6. 7 Maret 2024 - Panggilan sidang untuk Pemeriksaan Awal II dari KIP.

7. 13 Maret 2024 - Sidang Kedua antara YAKIN dan KPU RI di KIP RI untuk Permohonan 1, 2, dan 3 pukul 07:30. Video sidang: https://www.youtube.com/watch?v=oRDCheuGUpM

8. 18 Maret 2024 - Sidang Ketiga antara YAKIN dan KPU RI di KIP RI untuk Permohonan 1, 2, dan 3 pukul 07:30. Pada sidang ketiga ini, YAKIN menghadirkan 4 orang ahli untuk memberikan keterangan. Keempat ahli tersebut adalah: 

• Ahli IT dan Keterbukaan Informasi Publik, Dr. Roy Suryo

• Ahli Professor Psikologi Politik dari Binus Jakarta, Dr. Juneman Abraham

• Ahli IT, Wahyudi Natakusuma

• Mantan Ketua Komisi Informasi Pusat, Ir. Drs. Abdul Rahman Ma’mun

• Video sidang lengkap: https://www.youtube.com/watch?v=TuYZFL9xs8U

9. 18 Maret 2024 - Panggilan sidang dari KIP untuk Pemeriksaan Uji Konsekuensi dan Dokumen yang Dikecualikan (Termohon) dan Penyerahan Alat Bukti (Pemohon) pukul 13:00

10. 21 Maret 2024 -  SIdang Uji Konsekuensi dan Dokumen yang Dikecualikan (Termohon) dan Penyerahan Alat Bukti (Pemohon). Tertutup. Namun bisa dibaca melalui hasil putusan.

11. 3 April 2024 - Sidang Putusan Sengketa KIP YAKIN vs KPU – IT Pemilu, Kontrak Alibaba, Data Hasil, DPT.

• Sengketa 001 - Mengabulkan permohonan YAKIN dan menyatakan bahwa data hasil perolehan suara pemilu tingkat TPS yang ditetapkan oleh KPU pada tanggal 20 Maret 2024 adalah informasi publik yang bersifat terbuka. Putusan klik di sini: 

• Sengketa 002 - Mengabulkan permohonan YAKIN dalam sengketa terkait rincian infrastruktur IT KPU yang terkait dengan Pemilu 2024 (Informasi mengenai kontrak antara KPU dan Alibaba Cloud, dokumen-dokumen terkait proses pengadaan/tender cloud, topologi infrastruktur IT, termasuk server fisik, server cloud, dan jaringan, serta rincian layanan yang digunakan dari Alibaba Cloud, adalah informasi publik). Putusan klik di sini: 

• Sengketa 003 - Mengabulkan permohonan YAKIN dalam sengketa terkait DPT untuk pemilu tahun 2019 dan 2024 hingga level kelurahan/desa adalah informasi publik dalam bentuk data elektronik (file .csv). Putusan klik di sini: 

• Video sidang lengkap: https://youtu.be/8xpJWhZOlrI

12. YAKIN mengajukan permohonan kepada KPU untuk mengkoordinasikan pelaksanaan putusan dari KIP RI, namun KPU menyatakan niatnya untuk mengajukan keberatan terhadap putusan tersebut.

• Gambar surel YAKIN ke KPU RI, klik di sini

• Gambar surel jawaban KPU RI, klik di sini

• Gambar tanggapan YAKIN atas jawaban KPU RI, klik di sini

13. 2 Mei 2024 - YAKIN Ajukan Permohonan Eksekusi di PN Untuk Tiga Putusan KIP Terhadap KPU RI. YAKIN telah berupaya meminta eksekusi sukarela melalui komunikasi langsung dengan KPU dan intervensi presiden, tidak ada tanggapan yang memadai, sehingga memaksa YAKIN untuk memanfaatkan jalur hukum formal untuk penegakan kepatuhan terhadap putusan KIP.

• Tanda Terima pengajuan permohonan eksekusi di PN Jakarta Pusat, klik di sini

• Surat permohonan eksekusi, klik di sini

• Komunikasi email YAKIN dengan KPU RI tentang pelaksanaan putusan, klik di sini

• Permohonan intervensi presiden, klik di sini

14. 30 April 2024 - KPU menggugat YAKIN ke PTUN. Pendaftaran 3 gugatan di PTUN Jakarta (http://sipp.ptun-jakarta.go.id/).  Gambar  pendaftaran gugatan, klik di sini

15. Sidang di PTUN untuk ketiga gugatan dilaksanakan dari 8 Juli 2024 sampai dengan 14 Agustus 2024. Rincian sidang PTUN antara YAKIN dan KPU RI.

•  148/G/KI/2024/PTUN.JKT untuk membatalkan Putusan Komisi Informasi Pusat Nomor: 001/KIP-PSIP-A/II/2024 - DITOLAK

• 149/G/KI/2024/PTUN.JKT untuk membatalkan Putusan Komisi Informasi Pusat Nomor: 002/KIP-PSIP-A/II/2024 - DITOLAK

• 150/G/KI/2024/PTUN.JK  untuk membatalkan Putusan Komisi Informasi Pusat Nomor: 003/KIP-PSIP-A/II/2024 - DITOLAK

• Semua data terkait sidang bisa diakses di laman http://sipp.ptun-jakarta.go.id/ dengan memasukkan nomor perkara di pencarian atau "Yayasan Advokasi".

16. 20 Mei 2024 - Sidang sengketa pertama keterbukaan informasi publik antara YAKIN dan KPU RI atas permohonan informasi mengenai source code asli dari aplikasi SIREKAP yang diserahkan oleh ITB dan perubahannya (version history), serta sertifikasi dan laporan audit terkait sistem IT, software, dan hardware pemilihan umum yang dimiliki oleh KPU. Video sidang dapat dilihat di sini

• 3 Juni 2024 - Sidang kedua sengketa informasi antara YAKIN dan KPU RI terkait source code SIREKAP, video sidang di sini

• 13 Juni 2024 - Sidang ketiga sengketa informasi antara YAKIN dan KPU RI terkait source code SIREKAP, video sidang di sini

• 27 Juni 2024 - Sidang keempat sengketa informasi antara YAKIN dan KPU RI terkait source code SIREKAP, video sidang di sini

Terkait KEMENKES RI

Latar sengketa nomor: 041/V/KIP-PSI/2024: YAKIN menyampaikan permohonan informasi publik melalui email tertanggal 7 Maret 2024 yang ditujukan kepada PPID Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Informasi yang dimohonkan adalah sejumlah paket pengadaan sebagai berikut:

1) Salinan semua kontrak dan dokumen-dokumen lain terkait pengadaan dan penadaan, antara pemerintah dan distibutor/pengantara jika kontrak tidak langsung dengan produsen) semua vaksin Covid-19 yang sedang dan pernah digunakan di Indonesia;

2) Salinan Izin Edar/EUA, termasuk semua lampiran dan dokumen-dokumen terkait, untuk semua vaksin tersebut;

3) Salinan semua kontrak, dan dokumen-dokumen lain terkait pengadaan dan pendanaan, antara pemerintah dan produsen (atau distributor/ pengantara jika kontrak tidak langsung dengan produsen) vaksin Polio nOPV2;

4) Salinan Izin Edar/EUA, termasuk semua lampiran dan dokumen-dokumen terkait, untuk vaksin tersebut.

Latar sengketa nomor: 042/V/KIP-PSI/2024,menyampaikan permohonan informasi publik melalui email tertanggal 7 Maret 2024 yang diterima pada tanggal yang sama ditujukan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID Kementerian Kesehatan RI. Adapun Informasi yang dimohonkan yaitu:

1) Seluruh data Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIP) atau adverse events following immunization (AEFI) untuk semua vaksin;

2) Semua peraturan, keputusan, surat edaran, petunjuk, kepada tenaga & fasilitas kesehatan serta dokumen – dokumen lain yang berkaitan dengan penanganan KIPI/AEFI.

PROSES SIDANG SENGKETA KIP

1. 15 Mei 2024 - Yayasan Advokasi Hak Konstitusional Indonesia (YAKIN) telah resmi mengajukan dua Sengketa Keterbukaan Informasi Publik (KIP) terhadap Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes). Sengketa ini diajukan sebagai tanggapan atas penolakan Kemenkes untuk memberikan akses terhadap salinan kontrak vaksin Covid-19 serta data Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) semua vaksin/imunisasi.  

• Penolakan Kemenkes terkait semua kontrak vaksin Covid-19, klik di sini

• Tanggapan Kemenkes terkait data KIPI, yang tidak sesuai data yang diminta, klik di sini

• Pengajuan dua sengketa KIP terhadap Kemenkes RI (Kontrak vaksin dan Data KIPI), klik di sini

2. 13 Mei 2024 - YAKIN telah berhasil memperoleh perjanjian (Memorandum of Understanding atau MoU) antara Kemenkes RI dan Bill & Melinda Gates Foundation. MoU ini didapatkan melalui permohonan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) yang diajukan oleh YAKIN. MoU tersebut berjudul “Supporting Health Systems Transformation in Indonesia” (Mendukung Transformasi Sistem Kesehatan di Indonesia). Selain itu, YAKIN juga memperoleh komunikasi terkait antara kedua pihak.

• Tanggapan PPID atas keberatan, dokumen klik di sini

• MoU antara Kemenkes RI dan Bill & Melinda Gates Foundation, dokumen klik di sini

• Komunikasi Kemenkes RI dan Bill & Melinda Gates Foundation:

1. Permintaan dukungan ke Bill & Melinda Gates Foundation, dokumen klik di sini

2. Surat undangan, dokumen klik di sini

3. Permintaan persetujuan membagikan MoU kepada YAKIN dari Kemenkes RI kepada Bill & Melinda Gates Foundation, dokumen klik di sini

4. Permintaan pertemuan dari Bill & Melinda Gates Foundation kepada Kemenkes RI, dokumen klik di sini dan di sini

3. 26 Agustus 2024 - Sidang pertama antara YAKIN dan Kemenkes RI atas kedua sengketa informasi salinan kontrak vaksin Covid-19 dan data KIPI semua vaksin/imunisasi. Video sidang klik di sini.

4. 17 September 2024 - Mediasi.

5. 30 September 2024 - Sidang lanjutan  antara YAKIN dan Kemenkes RI atas sengketa informasi salinan kontrak vaksin Covid-19 dan data KIPI semua vaksin/imunisasi. Video sidang dengan kemenkes klik di sini. 

6. 10 Desember 2024 - Sidang lanjutan.

7. 4 Februari 2025 -  Sidang lanjutan antara YAKIN dan Kemenkes RI atas sengketa informasi salinan kontrak vaksin Covid-19 dan data KIPI semua vaksin/imunisasi. Video sidang klik di sini. 

8. 11 Februari 2025 - Agenda pemeriksaan setempat di Kemenkes RI atas kedua sengketa.

9. 25 Februari 2025 - Sidang lanjutan antara YAKIN dan Kemenkes RI atas sengketa informasi nomor 042 (pemeriksaan ahli). Video sidang klik di sini

10. 29 April 2025 - Sidang lanjutan antara YAKIN dan Kemenkes RI atas sengketa informasi nomor 042 (pemeriksaan ahli). Video sidang klik di sini

11. 5 Juni 2025 - Agenda pemeriksaan setempat di Kemenkes RI atas sengketa informasi  nomor 042.

12. 30 Juli 2025 - Putusan sidang YAKIN dan Kemenkes RI dengan nomor putusan 041/V/KIP-PSI/2024 . Hasil putusan klik di sini.

13. 30 Juli 2025 - Putusan sidang YAKIN dan Kemenkes RI dengan nomor putusan 042/V/KIP-PSI/2024 . Hasil putusan klik di sini.

14. Kemenkes RI mengajukan banding ke PTUN Jakarta. Perkara didaftarkan pada 3 September 2025 dengan nomor perkara Informasi 289/G/KI/2025/PTUN.JKT untuk putusan 041/V/KIP-PSI/2024. Detail perkara dapat dilihat pada laman https://sipp.ptun-jakarta.go.id/. 

15. Kemenkes RI mengajukan banding ke PTUN Jakarta. Perkara didaftarkan pada 3 September 2025 dengan nomor perkara Informasi 283/G/KI/2025/PTUN.JKT untuk putusan 042/V/KIP-PSI-A-M-A/2024. Detail perkara dapat dilihat pada laman https://sipp.ptun-jakarta.go.id/. 

16. Putusan PTUN Jakarta  

Terkait BPOM

Latar sengketa nomor 033/III/KIP-PSI/2024. 19 Februari 2024, Yayasan Advokasi Hak Konstitusional Indonesia (YAKIN) menyampaikan permohonan informasi publik melalui surat tertanggal yang diterima pada tanggal yang sama ditujukan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengawasan dan Obat Makanan (BPOM). Adapun Informasi yang dimohonkan yaitu Izin (Izin Edar atau Izin Penggunaan Darurat) Vaksin Polio nOPV2 Biofarma (https://www.biofarma.co.id/id/announcement/detail/vaksin- nopv2-bio-farma-percepat-pulihkan-indonesia-dari-polio). Termasuk semua data dan dokumen terkait, seperti data uji klinis, penelitian yang telah di lakukan, data farmakovigilans dan terutama analisis resiko-manfaat lengkap. 

PROSES SIDANG SENGKETA KIP

1. 19 Maret 2024 - Yayasan Advokasi Hak Konstitusional Indonesia (YAKIN) mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Kepaniteraan Komisi Informasi Pusat, diterima dan terdaftar tanggal 25 Maret 2024 dan diregistrasi oleh Panitera Komisi Informasi Pusat dengan nomor Registrasi 033/III/KIP- PSI/2024.  

2. 26 Agustus 2024 - Sidang pertama antara YAKIN dan BPOM (agenda pemeriksaan awal) atas sengketa informasi yang diminta. Video sidang klik di sini. Sidang bersamaan dengan Kemenkes RI

3. 30 September 2024 - Sidang lanjutan  antara YAKIN BPOM atas sengketa informasi yang diminta. Sidang dengan BPOM klik di sini

4. 10 Desember 2024 - Sidang lanjutan antara YAKIN dan BPOM atas sengketa informasi yang diminta (saksi dan ahli). Video sidang klik di sini

5. 4 Februari 2025 -  Sidang lanjutan antara YAKIN dan BPOM. Video sidang dengan BPOM (uji konsekuensi) klik di sini

6.  30 Juli 2025 - Putusan sidang YAKIN dan BPOM dengan nomor putusan 033/III/KIP-PSI-A-M-A/2024. Hasil putusan klik di sini.